Oleh: Syawal Hamjati
Kabid PTKP Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gorontalo
HIMPUN.ID – Persoalan sampah di Kota Gorontalo hari ini bukan sekadar isu kebersihan. Ia telah menjelma menjadi indikator nyata buruknya tata kelola kota.
Sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo, wajah Kota Gorontalo semestinya merepresentasikan kemajuan, kerapian, dan manajemen pemerintahan yang modern.
Namun realitas di lapangan justru menunjukkan ironi, tumpukan sampah di sejumlah titik, TPS meluap, dan pengangkutan yang tidak konsisten.
Selama ini, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kota Gorontalo (DLHK) berulang kali menyampaikan kendala armada dan keterbatasan anggaran operasional sebagai penyebab utama.
Akan tetapi, publik mengetahui bahwa dukungan armada telah difasilitasi dari berbagai pihak, termasuk melalui peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo serta kontribusi dari sektor perbankan seperti Bank Tabungan Negara (BTN).
Jika bantuan telah hadir, maka pertanyaan mendasarnya adalah, mengapa dampaknya belum terasa signifikan?.
Masalah ini memperlihatkan bahwa persoalan sesungguhnya bukan semata pada jumlah kendaraan, melainkan pada sistem pengelolaan. Berapa armada yang benar-benar aktif setiap hari?, bagaimana distribusi rute pengangkutan?, apakah anggaran operasional digunakan secara efektif dan transparan?, mengapa pemilahan sampah dari sumber belum berjalan optimal?.
Tanpa sistem yang terintegrasi dari hulu ke hilir, tambahan armada hanya menjadi solusi sementara yang tidak menyentuh akar masalah.
Lebih jauh, tata kelola sampah mencerminkan tata kelola kota. Kota yang gagal mengatur urusan paling mendasar, kebersihan dan kesehatan lingkungan, akan kesulitan berbicara tentang pembangunan yang berkelanjutan. Drainase tersumbat sampah memicu genangan saat hujan. Bau menyengat dan lalat mengancam kesehatan warga. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tetapi soal martabat kota sebagai wajah provinsi.
Sebagai organisasi kader, HMI Cabang Gorontalo tidak akan berhenti pada kritik normatif. Kami akan tetap masif melakukan investigasi lapangan ke berbagai titik rawan sampah sebagai bentuk kerja konkret dan kontrol sosial.
Data dan temuan faktual akan kami himpun untuk memastikan bahwa persoalan ini dibaca secara objektif dan solutif. Bagi kami, keberpihakan kepada masyarakat adalah prinsip, bukan slogan belaka.
Jika DLHK tidak lagi mampu menyelesaikan persoalan secara sistematis dan terukur, maka evaluasi menyeluruh adalah keniscayaan. Serta mengakui ketidakmampuan dengan turun dari jabatan adalah langkah etis yang perlu dilakukan dan apabila Wali Kota tidak mampu mengontrol serta mengevaluasi kinerja dinasnya secara tegas dan transparan, maka krisis ini akan terus menjadi lingkaran stagnasi. Kepemimpinan publik menuntut keberanian mengambil keputusan, bukan sekadar merawat alasan.
HMI Cabang Gorontalo akan tetap bersama masyarakat, bekerja dalam segala keterbatasan yang ada, mendorong solusi berbasis komunitas, edukasi, serta pengawasan publik.
Kami percaya, kota ini tidak boleh menyerah pada tumpukan sampah dan narasi pembenaran. Kota Gorontalo layak mendapatkan sistem pengelolaan sampah yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sampah hari ini adalah cermin. Ia memperlihatkan sejauh mana tata kelola kota dijalankan dengan kesungguhan. Jika wajah ibu kota provinsi masih dipenuhi persoalan mendasar ini, maka sudah saatnya pembenahan dilakukan secara serius dan menyeluruh, bukan esok, tetapi sekarang.*
