Oleh: Syawal Hamjati
Kabid PTKP Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Gorontalo
HIMPUN.ID – Menjelang Bulan Suci Ramadhan, masyarakat di Kota Gorontalo justru dihadapkan pada persoalan yang sangat mendasar: kelangkaan LPG 3 kilogram yang semakin hari semakin terasa nyata.
Situasi ini bukan sekadar persoalan distribusi biasa, melainkan bentuk nyata kegagalan sistemik Pemerintah Kota dalam mengendalikan kebutuhan vital rakyat.
Di lapangan, masyarakat mengeluhkan sulitnya mendapatkan LPG 3kg di sejumlah pangkalan.
Bahkan, harga di tingkat pengecer melonjak drastis hingga menyentuh angka Rp30.000 sampai Rp35.000 per tabung, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang seharusnya berada di kisaran Rp18.000.
Kondisi ini terjadi bukan di satu dua titik, tetapi merata di berbagai wilayah Kota Gorontalo. Artinya, ini bukan persoalan teknis sesaat, melainkan problem tata kelola yang serius.
Kelangkaan ini merupakan alarm keras bagi kepemimpinan daerah.
Jika menjelang Ramadhan saja pemerintah kota tidak mampu menjamin ketersediaan gas subsidi untuk rakyat kecil, lalu apa yang sebenarnya sedang dikelola?. Ini bukan hanya kelalaian administratif, tetapi kegagalan menjalankan fungsi dasar pemerintahan.
LPG 3kg adalah kebutuhan primer masyarakat kecil, ibu rumah tangga, pedagang kaki lima, pelaku UMKM, hingga warung-warung kecil yang menggantungkan hidup pada stabilitas harga dan ketersediaan gas.
Ketika distribusi tidak terkendali dan harga melonjak tanpa pengawasan ketat, maka pemerintah telah gagal mendominasi peran negara dalam kebijakan pasar. Negara tidak boleh kalah oleh spekulan dan mafia distribusi.
Program pasar murah yang selama ini digencarkan Pemerintah Kota tidak akan berdampak signifikan apabila kebutuhan dasar seperti gas LPG tetap langka. Bagaimana Ramadhan bisa berjalan khidmat jika tungku dapur tidak menyala?.
Pasar murah hanya menjadi simbol kebijakan jika gas sebagai sumber pengelolaan konsumsi masyarakat tidak tersedia. Ini ironi yang menyakitkan.
Lebih jauh, terdapat dugaan praktik permainan distribusi dan potensi mafia migas yang dibiarkan tumbuh karena lemahnya pengawasan.
Jika harga di pengecer bisa melambung dua kali lipat dari HET tanpa tindakan tegas, maka ada yang salah dalam sistem kontrol pemerintah kota.
Pemerintah tidak boleh hanya menyalahkan distributor atau pihak lain; kepemimpinan daerah tetap memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan stabilitas kebutuhan pokok masyarakatnya.
Pertanggungjawaban langsung dari Walikota Gorontalo atas kelangkaan yang terjadi menjadi tuntutan yang wajar.
Evaluasi menyeluruh terhadap rantai distribusi, audit pangkalan dan agen, serta tindakan tegas terhadap oknum yang diduga bermain harus segera dilakukan.
Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dan terukur, maka aksi besar akan digelar sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintah kota yang dinilai gagal mengontrol pasar dan membiarkan rakyat kecil menanggung beban.
Jika kelangkaan ini terus menjamur dan pemerintah tetap tidak mampu mengatasinya, maka ketidakmampuan tersebut patut dikutuk keras. Kepemimpinan diuji bukan saat kondisi normal, tetapi saat rakyat menghadapi krisis. Dan hari ini, rakyat Gorontalo sedang menghadapi krisis dapur.
Ramadhan seharusnya menjadi momentum ketenangan dan kekhusyukan, bukan kecemasan karena kebutuhan pokok yang sulit didapat.
Pemerintah Kota Gorontalo harus segera membuktikan keberpihakannya pada rakyat, bukan sekadar melalui retorika, tetapi melalui tindakan nyata yang mampu memastikan tungku dapur masyarakat tetap menyala.*
Catatan Redaksi: Redaksi menerima tulisan opini ini sebagai bagian dari ruang publik dan kontrol sosial. Seluruh isi, data, dan opini yang terkandung dalam artikel ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Redaksi HIMPUN.ID senantiasa menjunjung tinggi UU Pers No. 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Jurnalistik, serta memberikan ruang Hak Jawab maupun Hak Koreksi bagi pihak yang merasa keberatan dengan isi tulisan ini.
