HIMPUN.ID – Pendidikan Indonesia hari ini tampak penuh kesibukan. Program silih berganti diluncurkan, jargon diperbarui, dan negara tampil seolah hadir di ruang kelas. Namun di balik keramaian itu, pendidikan justru kehilangan orientasi pembebasannya. Ia lebih sering menjadi panggung kebijakan daripada ruang pemanusiaan manusia.
Akses pendidikan memang semakin luas, tetapi kualitasnya tetap timpang. Pendidikan direduksi menjadi alat mobilitas ekonomi semata, bukan proses pembentukan kesadaran kritis dan tanggung jawab sosial. Sekolah dan kampus sibuk memenuhi indikator administratif, tetapi semakin jarang melahirkan keberanian berpikir.
Program Makan Bergizi Gratis hadir dalam konteks ini. Secara moral, kebijakan ini tampak sulit ditolak. Anak diberi makan, gizi diperhatikan, dan negara memperoleh citra peduli. Namun pendidikan tidak bisa disederhanakan menjadi urusan perut. Ketika perhatian negara berhenti pada logistik pangan, pertanyaan tentang mutu pembelajaran, kondisi sekolah, dan arah pendidikan nasional justru terpinggirkan. Anak-anak bisa saja kenyang, tetapi pikirannya tetap dibiarkan lapar.
PEMAPARAN DATA DAN FAKTA: INFRASTRUKTUR PENDIDIKAN YANG DIABAIKAN
Data resmi menunjukkan bahwa persoalan pendidikan Indonesia tidak hanya bersifat pedagogis, tetapi juga sangat fisik dan struktural. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa pada jenjang sekolah dasar, hanya sekitar 40 persen ruang kelas yang berada dalam kondisi baik. Sisanya mengalami kerusakan ringan, sedang, hingga berat. Artinya, lebih dari separuh ruang belajar anak Indonesia tidak memenuhi standar kelayakan.
Data Kementerian Pendidikan juga menunjukkan bahwa dari sekitar 1,18 juta ruang kelas SD di Indonesia, sekitar 60 persen berada dalam kondisi rusak. Kerusakan ini tidak sekadar cat yang pudar, melainkan menyangkut keamanan bangunan, kenyamanan belajar, serta kelayakan sanitasi. Di banyak daerah, ruang kelas bocor, dinding retak, dan fasilitas dasar seperti air bersih serta listrik belum sepenuhnya tersedia.
Pemerintah sendiri mengakui bahwa lebih dari 100 ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan revitalisasi bangunan secara serius. Target perbaikan puluhan ribu sekolah tiap tahun belum mampu menutup jurang ketertinggalan yang sudah menahun, terutama di wilayah terluar dan tertinggal.
Dalam kondisi seperti ini, program Makan Bergizi Gratis hadir tanpa menyentuh persoalan mendasar ruang belajar. Negara tampak lebih sigap mengatur distribusi makanan daripada memastikan anak-anak belajar di ruang yang aman dan layak. Anak diberi makan bergizi, tetapi tetap duduk di bangku reyot dan belajar di bawah atap yang rawan runtuh. Kepedulian berhenti di perut, tidak sampai pada ruang berpikir.
PENDIDIKAN SEBAGAI PEMBEBASAN ATAU PENJINAKAN
Pendidikan sejatinya tidak pernah netral. Ia selalu berpihak, entah pada pembebasan atau pada penjinakan. Ketika pendidikan hanya diarahkan untuk mencetak tenaga kerja patuh dan statistik yang rapi, maka ia sedang menjalankan fungsi penjinakan secara halus dan sistematis.
Memberi makan peserta didik adalah kewajiban negara. Namun membiarkan mereka belajar di bangunan rusak, dengan kualitas guru yang timpang dan kurikulum yang miskin daya kritis, adalah bentuk pengabaian yang lebih serius. Pendidikan yang membebaskan menuntut lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan biologis. Ia menuntut keberanian untuk membangun nalar, membuka ruang bertanya, dan mengasah kepekaan terhadap ketidakadilan.
Dalam konteks ini, kritik terhadap kebijakan pendidikan bukanlah sikap menolak kebaikan, melainkan usaha menjaga agar pendidikan tidak terjebak menjadi alat stabilisasi sosial yang menenangkan tetapi melumpuhkan.
OPINI PRIBADI
Masalah pendidikan Indonesia hari ini bukan kekurangan anggaran atau niat baik, melainkan kekurangan keberanian berpikir. Negara terlalu gemar menghadirkan kebijakan yang mudah dirayakan dan mudah dipublikasikan, tetapi enggan menghadapi pekerjaan sunyi yang tidak fotogenik seperti membenahi bangunan sekolah dan mutu pembelajaran.
Program Makan Bergizi Gratis berisiko menjadi simbol bagaimana pendidikan dipersempit menjadi urusan dapur. Sementara itu, ruang kelas yang rusak dianggap urusan teknis yang bisa menunggu. Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian kaum terdidik ikut larut dalam euforia kebijakan. Kritik dianggap tidak sopan, padahal justru itulah inti pendidikan.
CALL TO ACTION
Pendidikan tidak akan diselamatkan hanya dengan program populis dan anggaran besar. Ia membutuhkan keberanian intelektual dan kejujuran dalam menentukan prioritas. Kebijakan seperti Makan Bergizi Gratis harus dibaca secara utuh, tidak hanya dari niat moralnya, tetapi dari dampaknya terhadap kualitas pembelajaran dan keadilan pendidikan.
Kita perlu menghidupkan kembali tradisi kritik terhadap arah pendidikan nasional. Jika pendidikan hanya diarahkan agar rakyat kenyang dan tenang, maka tugas kaum terdidik adalah mengganggu ketenangan itu. Sebab pendidikan sejati bukan sekadar membuat manusia bertahan hidup, tetapi membuatnya sadar, merdeka, dan berani berpikir.(Rls)
Gorontalo, 23 Januari 2026
Penulis: Moh. Kamal Sayidina Ali
