Tak Bayar THR, Sanksi Administrasi Hingga Penghentian dan Pembekuan Kegiatan Usaha, Menanti Para Pengusaha

Tak Bayar THR, Sanksi Administrasi Hingga Penghentian dan Pembekuan Kegiatan Usaha, Menanti Para Pengusaha
Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3) Haiyani Rumondang. (Foto: Tangkap Layar Fb/@IndonesiaBaik.Id)

HIMPUN.ID – Kementerian Ketenagakerjaan mengingatkan sejumlah pengusaha untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja/buruh, sesuai Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tanggal 6 April 2022, tentang pelaksanaan pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi pekerja/buruh di perusahaan.

Dilansir Himpun.id dari Biro Humas Kemnaker, Sabtu 23 April 2022, pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban pengusaha, sebagai upaya memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaannya.

PP No 36 Tahun 2021

Menurut Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Dirjen Binwasnaker dan K3) Haiyani Rumondang, ketidakpatuhan pengusaha dalam pembayaran THR, sesuai Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

“Pengenaan sanksi ini diberikan secara bertahap dalam kurun waktu tertentu, yang diberikan kepada pengusaha atas ketidakpatuhan membayar THR,” ujar Haiyani dalam konferensi pers secara virtual, Jumat 8 April 2022.

3.316 Laporan Terkait Pengaduan THR

Advertisement

Disampaikan Haiyani, pada tahun 2021, pihaknya menerima laporan aduan melalui Posko THR Keagamaan.

Tercatat, kata dia, sejumlah 3.316 laporan, terdiri dari 692 konsultasi dan 2.624 pengaduan THR.

“Dari data laporan tersebut, setelah diverifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan pengaduan, maka diperoleh data sejumlah 444 aduan yang dapat ditindaklanjuti,” beber Haiyani.

Haiyani mengungkapkan, dari hasil koordinasi dengan pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) Disnaker yang tersebar di 22 provinsi, pada tahun 2021 dari 444 pengaduan THR tersebut, telah diselesaikan oleh pengusaha melalui berbagai cara, seperti pembayaran sesuai ketentuan atau terjadi Perjanjian Bersama (PB) antara pekerja dengan pengusaha untuk menyepakati pembayaran THR.

THR Dibayarkan 7 Hari Sebelum Hari Raya Keagamaan

“Untuk memastikan setiap pengusaha membayar THR kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan, maka dilakukan sosialisasi ketentuan pembayaran THR sekaligus mengingatkan pengusaha akan kewajibannya terkait THR baik melalui offline maupun secara online,” ucap Haiyani.

Baca Juga: Wujud Kepedulian, Polsek Botumoito Bagi-Bagi Takjil Gratis Bagi Pengendara

Dijelaskan Haiyani, pengawas Ketenagakerjaan memastikan setiap perusahaan membayar THR sejak 7 hari sebelum hari raya keagamaan dengan menindaklanjuti pengaduan yang diterima.

Baca Juga:Gelar Rakor PAKEM, Asni: Perlu Adanya Deteksi Dini Terhadap Radikalisme

“Pengawas Ketenagakerjaan pusat dan daerah melakukan pemeriksaan ke perusahaan, jika ditemukan ketidakpatuhan atas THR, pengawas ketenagakerjaan megeluarkan Nota Pemeriksaan sebagai perintah untuk pembayaran THR. Apabila Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II yang dapat dilanjutkan mengeluarkan rekomendasi pengenaan sanksi administrasi kepada pihak berwenang,” beber Haiyani.

Baca Juga:Rukun dan Sunnah Puasa, Berikut Ulasannya

Diakhir penyampaiannya, Haiyani menambahkan, adanya Posko THR virtual, diharapkan memudahkan pengusaha dan pekerja/buruh untuk menyampaikan konsultasi maupun pegaduan.

Baca Juga:Anas: Pentingnya Menjaga Hubungan Kerukunan Antar Umat Beragama

“Semua pengaduan yang masuk akan diteliti kelengkapan datanya, waktu kejadian, termasuk kronologi yang disampaikan dalam pengaduan tersebut. Hasil pengaduan dari Posko THR ini, selanjutnya disampaikan ke Disnaker provinsi untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya,” pungkas Haiyani.

Sumber: Biro Humas Kemnaker

Advertisement

Advertisement

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini