HIMPUN.ID – Komisi III menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan (BPBPK), guna membahas evaluasi program kerja tahun 2025 serta rencana strategis untuk tahun anggaran 2026 baik yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Rapat yang berlangsung pada, Senin 12 Januari 2026, di Ruang Dulohupa, untuk kembali memperkuat sinergi dengan instansi vertikal demi memastikan pemerataan pembangunan di wilayah Provinsi Gorontalo.
Dalam pertemuan kedua ini, DPRD fokus menggali progres pengerjaan fisik dan efektivitas program yang telah dijalankan oleh BPBPK.
Salah satu poin utama yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut adalah program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).
Program ini mencakup pembangunan sanitasi, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), pemasangan paving blok, pembuatan drainase, hingga penataan kawasan.
Espin Tulie menekankan, program IBM memiliki nilai strategis karena sistem pengerjaannya yang bersifat swakelola.
“Masyarakat sangat menantikan program ini, karena mereka terlibat langsung dalam pengerjaannya. Hal ini tidak hanya memperbaiki infrastruktur desa, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga setempat melalui lapangan kerja,” ujar Espin.
Terkait rencana pembangunan tahun 2026, Espin menjelaskan, terdapat dua jalur utama bagi daerah yang ingin mendapatkan program pembangunan dari BPBPK:
1. Jalur Aspirasi: Melalui anggota DPRD Provinsi Gorontalo.
2. Jalur Pemerintah Daerah: Melalui mekanisme birokrasi yang ada.
Seluruh usulan tersebut harus didukung dengan proposal resmi dan diinput melalui aplikasi SIPA (Sistem Informasi Pemrograman dan Anggaran).
Espin menambahkan, DPRD akan mengoptimalkan masa Reses pada Februari 2026 mendatang sebagai ajang sosialisasi masif kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
Momentum ini dianggap sangat tepat karena bertepatan dengan dibukanya akses pengusulan di aplikasi SIPA.
“Di bulan Februari nanti, kami akan turun reses. Kami akan mensosialisasikan program ini ke Pemerintah Daerah agar mereka bisa segera menyampaikan kebutuhan daerahnya, baik itu pembangunan talut, drainase, maupun penataan kawasan melalui mekanisme yang telah ditentukan,” jelas Politisi Perempuan tersebut.
Melalui koordinasi intensif ini, Komisi III berharap target pembangunan di tahun 2026 dapat lebih tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan mendesak masyarakat di tingkat tapak.(Adv)
Reporter: Uut Seftiara Samuel
Editor: Fadli Sukriani Melu
