HIMPUN.ID – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Boalemo, Rabu 9 Juli 2025.
Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Komisi IV, Moh. Abdul Ghalieb Lahidjun, dan diterima oleh Ketua Cabang PMII Boalemo, Aldi Ilato.
Tujuan utama kunjungan ini adalah untuk mengakomodir semua elemen organisasi kemahasiswaan dan mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo agar dapat mensubsidi atau membiayai kegiatan pengkaderan mahasiswa.
“Kami merekomendasikan kepada Pemprov, agar pemerintah itu mensubsidi, membiayai pengkaderan organisasi mahasiswa,” ujar Ghalieb.
Ghalieb menambahkan, inisiatif ini juga didasari masukan dari anggota Komisi IV lainnya, yang memiliki latar belakang di PMII.
“Makanya Komisi IV datang, Gus Yayan dan Ibu Sapia sampaikan PMII juga jangan lupa, karena basic beliau di situ. Jadi, kami harus berkolaborasi, karena berkaitan kepentingan anak-anak dari Dapil VI,” jelas Ghalieb.
Ghalieb memaparkan, Komisi IV telah melakukan berbagai upaya, termasuk rapat koordinasi dengan Pemprov dan agenda Rembuk Pemuda, untuk memperjuangkan agar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 sudah ada pembiayaan untuk organisasi kemahasiswaan (Ormawa).
“Disepakati dalam rapat koordinasi Komisi IV dengan Pemprov, kemudian ditindaklanjuti dengan Rembuk Pemuda, akan diupayakan oleh Komisi IV, mudah-mudahan mulai dari APBD Perubahan 2025 ini, sudah bisa dilakukan pembiayaan terhadap organisasi kemahasiswaan,” katanya optimis.
Ghalieb juga menyayangkan kurangnya kontribusi pemerintah dalam kegiatan pengkaderan mahasiswa di masa lalu.
Ghalieb menyoroti, seringkali ketika Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) mengalami kenaikan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) yang seakan-akan menuai keberhasilan, padahal para aktivis mahasiswa berjuang dengan biaya mandiri.
“Torang ini kan ikut kemarin pengkaderan, ngumpul uang, ngumpul beras, tidak ada kehadiran pemerintah. Tapi, jikalau adanya dampak kenaikan indeks Pemuda, mereka yang seakan-akan mereka (Pemprov) yang berhasil,” tegasnya.
Dalam diskusi tersebut, Komisi IV juga ingin memperoleh data mengenai jumlah peserta, estimasi biaya, dan output dari proses pengkaderan yang dilaksanakan oleh PMII Boalemo.
“Jadi torang mau diskusi itu sekaligus menanyakan, misalnya di Boalemo dalam satu kali pengkaderan biasanya berapa banyak peserta dan biaya diperlukan paling standar untuk kebutuhan-kebutuhan kaderisasi dalam setahun serta bisa berapa kali pengkaderan. Berapa output jumlah kader, itu yang perlu dibantu,” tambah Ghalieb.
Politisi muda Partai Golkar ini juga menjelaskan, pembiayaan untuk kaderisasi dan penguatan kelembagaan akan diupayakan dalam bentuk hibah Provinsi.
Ghalieb merinci bahwa pembiayaan peningkatan kapasitas pemuda, khususnya biaya pengkaderan, akan diusahakan melalui Dispora, sementara penguatan kelembagaan pemuda akan melalui Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) berdasarkan Undang-Undang Ormas.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Cabang PMII Boalemo, Aldi Ilato, menjelaskan, proses pengkaderan PMII bergantung pada penerimaan mahasiswa baru setiap tahunnya.
“Kalau persoalan pengkaderan ini, kita menunggu mahasiswa setiap tahun, kebetulan anak mahasiswa yang masuk ini tergantung kampus juga. Di kampus ini melihat kondisi kampus masih baru karena jumlah mahasiswa di sini kalau mau masuk itu paling tinggi dia 100 tapi paling bawah dia di bawah 50,” jelas Aldi kepada Komisi IV.
Anggota Komisi IV yang turut hadir dalam kunjungan ini antara lain Sekretaris Komisi IV Ghalieb Lahidjun, Gus Yayan, Djoni Dalanggo, dan Sapia Tuna. (Adv)
Reporter: Fadli Sukriani Melu
