HIMPUN.D – Pemerintah Kota Gorontalo melalui Badan Keuangan Kota Gorontalo melaporkan capaian signifikan dalam realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga pertengahan November 2025.
Penguatan ini tidak hanya menjamin optimisme pencapaian target tahun 2025, tetapi juga memberikan dasar fiskal yang kuat untuk penyusunan arah pembangunan daerah pada tahun anggaran 2026.
Data dari Badan Keuangan Kota Gorontalo menunjukkan bahwa realisasi PAD terus menunjukkan tren positif, berkat optimalisasi kinerja di seluruh perangkat daerah.
Laporan capaian PAD tersebut dibahas mendalam dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Gorontalo dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pada Rabu 12 November 2025.
Rapat ini merupakan bagian krusial dari tahapan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk tahun anggaran 2026.
Kepala Badan Keuangan Kota Gorontalo, Nuryanto, menyatakan keyakinannya bahwa target PAD tahun 2025 akan tercapai.
“Realisasi PAD hingga pertengahan November sudah menunjukkan penguatan signifikan. Dengan tren yang ada, kami optimis dapat mencapai target PAD tahun 2025. Optimalisasi di sektor-sektor strategis terus kami lakukan,” ujar Nuryanto.
Nuryanto menjelaskan bahwa sektor retribusi daerah menjadi penyumbang terbesar dalam progres positif ini, diikuti oleh pajak daerah dan kontribusi lain-lain PAD yang sah. Hal ini mencerminkan kerja optimal perangkat daerah dalam penguatan pendapatan.
Pembahasan antara Banggar dan TAPD tidak hanya fokus pada evaluasi kinerja keuangan 2025, tetapi secara langsung menjadi landasan penting dalam perumusan struktur anggaran dan prioritas belanja Kota Gorontalo untuk tahun 2026.
Stabilitas fiskal daerah menjadi komitmen utama Pemerintah Kota Gorontalo, terutama di tengah dinamika transfer keuangan antar-pemerintah di tingkat nasional. Penguatan PAD yang konsisten dipandang sebagai modal awal yang vital agar program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Struktur anggaran, proyeksi pendapatan, dan prioritas belanja menjadi agenda pembahasan mendalam dalam pertemuan tersebut, menegaskan bahwa PAD yang menguat memberikan ruang gerak lebih besar bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam merancang anggaran yang pro-rakyat.*
