HIMPUN.ID – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menunda rapat kerja dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Hasri Ainun Habibie.
Penundaan ini disebabkan karena pihak rumah sakit belum bisa melengkapi data alokasi dan realisasi anggaran yang diperlukan sebagai bahan pertimbangan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Induk Tahun 2026.
Rapat kerja yang diselenggarakan di Ruang Komisi IV, Senin 4 Agustus 2025 ini merupakan bagian dari pembahasan program kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bersama mitra Komisi IV DPRD.
Selain RSUD Hasri Ainun Habibie, rapat ini juga mengundang Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Gorontalo, Hamzah Muslimin, menyayangkan data realisasi anggaran yang disajikan oleh RSUD Hasri Ainun Habibie masih sangat rendah, bahkan ada yang 0%.
“Tadi kan sudah rapatkan pembahasan itu, termasuk misalnya kita berdasarkan data yang masuk di kita, kita sudah bahas dengan teman-teman di Komisi 4. Nah disitu kan banyak sekali realisasi anggarannya yang tidak mencapai 50%, bahkan ada yang 0%, makanya itu yang kita pertanyakan,” ujar Hamzah.
Menurut Hamzah, rendahnya realisasi anggaran ini akan sangat berpengaruh terhadap penganggaran untuk tahun 2026.
Oleh karena itu, Komisi IV meminta pihak RSUD Hasri Ainun Habibie untuk segera melengkapi data alokasi dan realisasi anggaran.
“Kami minta Pak Direktur RSUD Hasri Ainun Habibie segera melengkapi data realisasi dan alokasi, sebagai pertimbangan kami untuk anggaran tahun 2026,” tegasnya.
Karena data yang tidak lengkap, kata Hamzah, rapat pembahasan terpaksa ditunda.
“Rapat baru akan dilanjutkan kembali jika pihak RSUD Hasri Ainun Habibie sudah memenuhi kelengkapan data yang diminta oleh Komisi IV,” tegas Hamzah.*
Reporter: Fadli Sukriani Melu
