HIMPUN.ID – Tantangan efisiensi anggaran akibat pemotongan dana dari pemerintah pusat memicu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo untuk mencari solusi kreatif. Anggota DPRD Kota Gorontalo, Totok Bachtiar, menyarankan agar pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR).
Saran ini disampaikan Totok usai menghadiri agenda di Aula I pada Senin 9 Februari 2026. Politisi Golkar itu menekankan, pentingnya peran perbankan di bawah naungan BUMN serta Bank Indonesia untuk menyokong keberlangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Totok menilai sektor perbankan memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ekonomi UMKM, sehingga sudah sewajarnya dana CSR diarahkan untuk membantu para pelaku usaha kecil.
“Tadi kami menyarankan kepada provinsi, dalam rangka skala efisiensi anggaran kita kan dipotong ke besar-besaran dari pusat. Sehingga, kami menyarankan kepada beberapa BUMN khususnya perbankan dan bank Indonesia untuk dapat membantu pemerintah untuk mengadopasikan dana CSR untuk menopang pengembangan UMKM yang ada di Kota Gorontalo,” ujar Totok.
Lebih lanjut, Totok juga menerangkan, dukungan tersebut tidak hanya soal modal, tetapi juga penyediaan infrastruktur fisik di pusat-pusat ekonomi.
“Mulai dari sisi permodalan, infrastruktur lainnya seperti pembuatan lapak dan pembenahan di area pasar sentral, misalnya, partisipasi mereka dalam bentuk penyediaan sarana kebersihan lainnya seperti kamar mandi, WC karena kan selama ini mereka bertransaksi itu melalui kris menggunakan kris, ada yang menggunakan transfer sekarang itu pemerintah lagi giat-giatnya mendorong transaksi non tunai di wilayah UMKM yang ada di Kota Gorontalo,” jelasnya.
Totok juga mengapresiasi langkah Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, yang dinilai berhasil menurunkan angka pengangguran melalui penguatan UMKM. Sebagai bentuk dukungan nyata, Pemkot dan DPRD menerapkan kebijakan “relaksasi” pajak bagi pengusaha kecil yang baru merintis.
“Sekarang UMKM ini belum dikenakan pajak selama kurang lebih 6 bulan maksud dari pemerintah kenapa? Karena, fokus utama untuk menguatkan dulu mereka UMKM ini kan para pengusaha-pengusaha yang istilahnya modalnya kasihan modal pas-pasan. Harga mereka harga ekonomis. Sama halnya dengan para pengusaha lainnya, begitu buka rumah makan selama 3 bulan, mereka belum diminta setor retribusi, nanti setelah bulan keempat baru mereka menyetor,” ungkap Totok.
Hasilnya, Totok mengklaim kondisi ekonomi kerakyatan saat ini menunjukkan tren positif.
“Alhamdulillah sekarang ini pedagang itu jumlahnya cukup banyak, pendapatan mereka juga meningkat, angka pengangguran menurun,” tambahnya.
Di akhir penyampaiannya, Totok memberikan peringatan keras kepada oknum-oknum yang mencoba mengambil keuntungan di luar aturan.
Totok menegaskan, selama masa pembebasan retribusi, tidak boleh ada pungutan apapun kepada pelaku UMKM.
“Kalau ada yang pungut, itu bagian dari pungli. Sampaikan saja misalnya si A yang mengunggut si B yang dipunggut, kita akan telusuri dan kita akan tindaklanjuti kalau perlu kita akan desak aparat hukum untuk menindaklanjuti,” tegasnya.
Totok berharap kebijakan pro-rakyat yang digagas wali kota tidak dinodai oleh penyimpangan di lapangan.(Adv)
