HIMPUN.ID – Fraksi Partai Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Boalemo melayangkan pandangan tajam terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2025, menyoroti ancaman serius terhadap stabilitas keuangan daerah dan kualitas pelayanan publik.
Melalui Sekretaris Fraksi, Abdul Rahman Genti, S.Pd.I, Fraksi Demokrat mengemukakan data penurunan pendapatan yang drastis, sekaligus mengungkap ironi pelayanan kesehatan di daerah terpencil.
Fraksi Demokrat memberikan alarm serius mengenai proyeksi pendapatan daerah yang anjlok sebesar Rp 52,6 miliar, dari target awal Rp 857,6 miliar menjadi Rp 805 miliar. Penurunan terbesar disumbang oleh pendapatan transfer yang turun hingga Rp 61,3 miliar.
“Pemerintah Daerah wajib menjelaskan secara serius penyebab penurunan ini dan menyiapkan langkah antisipatif agar pelayanan dasar tidak terganggu,” tegas Abdul Rahman Genti, Selasa, 23 September 2025.
Fraksi juga mengkritik kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang hanya mencapai Rp 89,1 miliar (sekitar 11% dari total pendapatan), menegaskan bahwa Pemda belum serius menggali potensi besar Boalemo di sektor agrobisnis, perikanan, kelautan, dan pariwisata.
Lebih lanjut, Fraksi Demokrat menyoroti lonjakan defisit dari Rp 100 juta menjadi Rp 29,3 miliar, yang sepenuhnya ditutup oleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya. Fraksi menilai ketergantungan pada SILPA ini sebagai indikasi yang “tidak sehat” dan hanya menutupi kelemahan perencanaan anggaran.
Di sisi belanja dan pelayanan publik, Fraksi Demokrat mengungkap kondisi memprihatinkan di Dusun Kilo 43, Desa Tangga Barito. Fraksi membeberkan fakta bahwa Puskesmas Pembantu (Pustu) di lokasi tersebut tidak memiliki tenaga kesehatan (nakes) yang berjaga (standby).
Kondisi ini diperparah oleh akses geografis yang sangat sulit. Abdul Rahman Genti bahkan mengutip keluhan warga yang menggambarkan betapa lambatnya penanganan kesehatan:
Akses satu-satunya untuk mendapatkan layanan kesehatan adalah melalui sungai menuju Puskesmas di Desa Saritani, yang dianggap mustahil dilakukan dalam kondisi darurat. Fraksi Demokrat mendesak Pemda agar tidak melakukan pemangkasan belanja modal yang dapat mengorbankan sektor vital seperti kesehatan dan infrastruktur untuk kepentingan rakyat.
Fraksi Demokrat yang diketuai oleh Hardi Syam Mopangga, S.Pd, M.Si, menegaskan bahwa aspirasi masyarakat terpencil harus menjadi prioritas utama dalam penyusunan APBD Induk 2026. Selain itu, mereka juga mendesak Pemda untuk proaktif menagih kewajiban *Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan di Boalemo, yang dinilai masih minim kontribusinya bagi pembangunan sosial.(Adv)
Reporter: Abd Wahit Isima
