HIMPUN.ID – Juru bicara fraksi PDI-P, Hariyanto Mamangkey, dalam penyampaian pokok-pokok pikiran fraksi PDIP pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Boalemo, perihal rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2022, menyentil persoalan jaminan kesehatan masyarakat, masalah pengangguran, target capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang mencapai 65 M, serta persoalan kelangkaan harga pupuk bersubsidi dan kenaikan harga pestisida yang dirasakan oleh petani saat ini.
Menurut Mamangkey, bila mencermati laporan banggar (Badan Anggaran) dan merujuk pada rancangan kebijakan umum anggaran, dan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2022, maka Fraksi PDI-P mengingatkan pengalokasian anggaran, kiranya dapat memperhatikan aspirasi yang masuk pada kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrembang), maupun reses anggota DPRD yang telah dituangkan dalam SIPD.
Sehingga pada dokumen RKH SOPD nanti, kata Mamangkey aspirasi tersebut dapat terakomodir.
“Disamping itu, Fraksi PDI-P mengharapkan kepada pemda agar melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional, guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Mengingat banyaknya masyarakat yang tidak lagi menjadi peserta bantuan iuran jaminan kesehatan,” beber Hariyanto Mamangkey, Rabu 24 November 2021.
Tingkat Pengangguran Cenderung Naik
Mamangkey menambahkan, berdasarkan data dari BPS Kabupaten Boalemo tahun 2021, terkait tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Boalemo yang cenderung naik, Fraksi PDI-P mengharapkan agar optimalisasi pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19, dalam rangka memperluas lapangan pekerjaan maupun melahirkan wirausaha baru, dapat menjadi perhatian bersama.
“Dan terhadap target capaian PAD yang mencapai 65 M, Fraksi PDI-P mendorong pemda agar segera melakukan langkah-langkah yang dianggap perlu dalam rangka mencapai target yang dimaksud,” ungkap Hariyanto.
Diakhir penyampaian pokok-pokok pikiran fraksinya, Hariyanto Mamangkey berharap kepada pemda Kabupaten Boalemo agar dapat melakukan langkah-langkah konkrit, sebagaimana yang tertuang dalam 14 program unggulan Pemerintahan Damai, khususnya kenaikan harga pupuk bersubsidi, dan kenaikan harga pestisida yang dirasakan petani saat ini.
Reporter: Arten Masiaga
