HIMPUN.ID – Juru Bicara Fraksi Amanat Bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Kristina Mohamad Udoki, menyampaikan beberapa poin penting dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Gorontalo ke-40 dalam rangka pembicaraan tingkat I terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2025.
Dalam rapat paripurna DPRD yang digelar Selasa, 19 Agustus 2025, Femmy Udoki (sapaan akrab) menyampaikan, Ranperda adalah instrumen krusial untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjawab dinamika fiskal.
“Ranperda ini adalah instrumen penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjadi jawaban atas dinamika fiskal, baik di tingkat nasional maupun daerah,” ujarnya.
Femmy menekankan, perubahan ini harus berlandaskan pada kepentingan rakyat Gorontalo sebagai prioritas utama.
Menurut Femmy, secara umum Ranperda Perubahan APBD 2025 sudah berupaya menjaga konsistensi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Hal ini tercermin dari fokus kebijakan pada sektor-sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, UMKM, dan lingkungan hidup.
Namun, Fraksi Amanat Bangsa juga melihat adanya pergeseran belanja yang cenderung lebih besar pada belanja operasional dibandingkan belanja modal.
Menurut Femmy, kondisi ini berpotensi mengurangi dampak pembangunan yang mampu meningkatkan konektivitas antar wilayah dan memperkuat infrastruktur dasar.
Femmy memberikan apresiasi atas peningkatan alokasi anggaran di beberapa sektor, yang menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap sektor produktif lokal.
Anggaran untuk UMKM naik sebesar Rp 10,7 miliar, sektor pertanian Rp 8,8 miliar, ketahanan pangan Rp 2,9 miliar, dan lingkungan hidup Rp 0,8 miliar.
Di sisi lain, Femmy sangat menyayangkan adanya penurunan anggaran yang signifikan sebesar Rp 25,5 miliar pada sektor kelautan dan perikanan.
Menurutnya, penurunan ini dapat menghambat perekonomian nelayan dan masyarakat pesisir yang merupakan bagian penting dari Gorontalo. Selain itu, penurunan anggaran pada infrastruktur jalan dan irigasi juga disoroti karena dapat menghambat konektivitas wilayah dan kesejahteraan petani.
Fraksi Amanat Bangsa menekankan pentingnya kebijakan anggaran yang lebih adil dan merata, dengan memberikan perhatian khusus pada UMKM, petani, nelayan, dan masyarakat pesisir.
Dalam pandangannya, Fraksi Amanat Bangsa mencatat adanya upaya efisiensi melalui penurunan belanja pegawai sebesar Rp 11,1 miliar, serta penghematan pada pos perjalanan dinas dan alat tulis kantor.
“Namun, pada belanja barang dan jasa justru mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi semangat efisiensi dalam pengelolaan anggaran,” ungkapnya.
Femmy menambahkan, Fraksi Amanat Bangsa mendorong pemerintah agar lebih serius melakukan penghematan pada belanja birokrasi dan mengalihkannya ke sektor pelayanan publik.
Femmy juga menegaskan, pemanfaatan anggaran hasil efisiensi tersebut harus benar-benar sesuai dengan Inpres No. 1 Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/833/SJ untuk menghindari permasalahan hukum.
Sebagai penutup, Fraksi Amanat Bangsa menegaskan akan fokus memperhatikan dengan serius dan cermat terhadap penggunaan anggaran hasil efisiensi tersebut.
Reporter: Fadli Sukriani MeluÂ
