HIMPUN.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gorontalo Utara terus menunjukkan komitmennya dalam mengakselerasi Program Strategis Nasional (PSN) melalui penguatan payung hukum di tingkat daerah. Upaya ini diformulasikan melalui rapat Perumusan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Pelaksanaan Inovasi Daerah dan Inovasi Program Strategis Nasional, Rabu 22 April 2026.
Bertempat di Ruang Kerja Kepala Bappeda, rapat dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Gorontalo Utara, Ayis Yusuf, didampingi Kepala Bappeda Helmi Potutu, Plt. Kabag Hukum Ricky Lasoma, serta jajaran pimpinan OPD terkait.
Ayis Yusuf menegaskan, Perkada ini merupakan langkah krusial untuk memenuhi indikator penilaian kinerja Kepala Daerah tahun 2026, sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 05 Tahun 2025.
“Ini bukan sekadar urusan administratif. Perkada ini adalah instrumen hukum yang kuat agar implementasi program prioritas yang bersentuhan langsung dengan rakyat bisa berjalan lebih cepat dan terukur,” tegas Ayis.
Dalam perumusan regulasi tersebut, Pemkab Gorontalo Utara menitikberatkan pada lima sektor inovasi utama yang menjadi prioritas pembangunan, yakni:
– Sektor Kemiskinan: Fokus pada percepatan penurunan angka kemiskinan ekstrem secara terpadu di seluruh wilayah.
– Sektor Pendidikan: Optimalisasi pelaksanaan program Sekolah Rakyat dan pengelolaan SMA Unggul Garuda.
– Sektor Kesehatan & Kesejahteraan: Meliputi pembangunan 3 Juta Rumah, percepatan JKN, serta implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
– Sektor Pangan & Ekonomi: Penguatan tata kelola gabah/beras, pengendalian inflasi, serta pembentukan Koperasi Desa Merah Putih.
– Sektor Pelayanan Publik: Fokus pada digitalisasi sistem dan percepatan perizinan guna menarik minat investasi ke daerah.
Menanggapi imbauan tersebut, Kepala Bappeda Gorontalo Utara, Helmi Potutu, menyatakan kesiapannya untuk memastikan aspek teknis perencanaan inovasi ini selaras dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah yang sudah ada.
Dengan hadirnya Perkada ini, diharapkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki keberanian untuk melahirkan terobosan kreatif tanpa ragu akan landasan hukumnya. Hal ini diharapkan mampu membawa perubahan signifikan bagi kesejahteraan masyarakat di Bumi Ceria, Gorontalo Utara.(Adv)
Editor: Fadli Sukriani Melu
