HIMPUN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo menggelar rapat paripurna di Aula I, Senin 6 Oktober 2025.
Agenda utama rapat ini adalah rapat tingkat I (lanjutan) untuk penyampaian pemandangan umum fraksi serta tanggapan Wali Kota Gorontalo terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2026.
Rapat ini menjadi sorotan utama karena adanya proyeksi pemotongan signifikan dalam Transfer ke Daerah (TKD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kota Gorontalo.
Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, menjelaskan, pandangan umum fraksi yang disampaikan diharapkan menjadi masukan penting bagi Pemerintah Kota (Pemkot) dalam menjalankan program-program ke depan.
Namun, perhatian utama Irwan tertuju pada potensi pemotongan TKD.
“TKD itu, kemungkinan besar kita akan dipotong Rp 127 miliar. Ini bukan angka yang sedikit bagi Kota Gorontalo,” ungkap Irwan.
Irwan menggambarkan dampak dari pemotongan sebesar itu dengan perbandingan: “Ketika kita mau bikin ruas jalan, kalau cuma Rp1.000.000.000, maka ada 127 ruas jalan yang akan terbang,” ujarnya, menekankan besarnya anggaran yang hilang.
Menanggapi tantangan besar ini, Irwan Hunawa secara tegas meminta Pemerintah Kota Gorontalo untuk segera mengambil langkah strategis dengan mengoptimalkan anggaran yang tersedia.
“Bagaimana kita memaksimalkan belanja-belanja yang ada untuk lebih dioptimalkan. Bahwa kondisi hari ini itu berbeda dengan kondisi-kondisi tahun sebelumnya,” pinta Irwan.
Irwan juga menekankan pentingnya mematuhi instruksi pemerintah pusat dengan meminimalisir belanja-belanja yang tidak produktif dan fokus pada pengeluaran yang lebih penting.
Selain efisiensi belanja, Irwan juga menegaskan perlunya upaya lain, yaitu mengoptimalkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Insya Allah strateginya bagaimana menutupi ini harus benar-benar memaksimalkan. Pajak-pajak yang tidak optimal, maka dioptimalkan. Ini yang harus digenjot,” tegasnya.
Sebagai penutup, Irwan menekankan, seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) harus memaksimalkan kinerja dan anggaran yang ada demi kesejahteraan rakyat, mengingat kebutuhan rakyat yang terus meningkat.*
Reporter: Fadli Sukriani MeluÂ
