HIMPUN.ID – Pembahasan rancangan peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, sudah masuk pembahasan pasal 146.
Hal itu terungkap saat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Gorontalo, menggelar Rapat Kerja (Raker) dalam rangka membahas rancangan peraturan Tata Tertib DPRD, di Ruang Inogaluma, Senin 21 April 2025.
Sekretaris Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Abd Ghalieb Lahidjun, menuturkan, Pansus membahas pasal per pasal drafnya.
“Jadi, mana yang sudah bisa diselesaikan, selesaikan!, kalau masih ada perdebatan masih akan dipertimbangkan untuk dibahas kemudian,” jelas Moh. Abd Ghalieb Lahidjun.
Ghalieb mengatakan, Pansus akan melaksanakan rapat kembali.
Pembahasan pada rapat kata Ghalieb, soal ketidakhadiran anggota DPRD.
“Apakah perlu ada surat-suratan kalau dia sakit seperti izin dokter. Nah itu jadi perdebatan tadi. Sementara ada sebagian yang minta supaya orang yang tidak hadir itu harus ada administrasinya,” ungkap Ghalieb.
Dijelaskan Ghalieb, anggota DPRD itu punya tugas-tugas yang tidak semua di Kantor.
“Kan pasti ke konstituen dan segala macam, sehingga tidak boleh dinilai kinerja anggota DPRD itu harus ada di Kantor,” jelas Ghalieb.
Ghalieb mengatakan, rapat terkait pembahasan tata tertib DPRD belum selesai.
“Masih tertunda lagi dengan rapat LKPJ ini,” kata Ghalieb.
Reporter: Nurmila Abas
