HIMPUN.ID – Anggota Komisi II DPRD Kota Gorontalo, Alwi Podungge, melontarkan kritik terhadap kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2026.
Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut menegaskan, kehadiran OPD dalam rapat kerja seharusnya membawa capaian konkret, bukan sekadar pemaparan kendala.
Alwi menekankan, DPRD membutuhkan bukti nyata dari efektivitas kerja OPD mitra Bapenda dalam mengejar target pendapatan daerah yang telah ditetapkan.
“Yang kami tunggu hari ini, hasil. Bukan alasan,” tegas Alwi di hadapan para pimpinan OPD yang hadir di Aula I, Selasa 10 Februari 2026.
Sebagai mitra strategis pemerintah, Alwi menyatakan, kritik tajam yang disampaikannya bertujuan untuk membangun kolaborasi yang sehat demi kepentingan masyarakat Kota Gorontalo.
Alwi mendorong adanya perubahan paradigma kerja yang lebih agresif untuk mencapai target fiskal.
“Kalau saya sedikit bicara agak radikal dan ekstrim. Sebagai mitra strategis, kami harus sampaikan supaya ada kolaborasi, bukan saling mendominasi untuk mewujudkan kepentingan bersama,” ujar Alwi.
Lebih lanjut, Alwi meminta setiap OPD memaparkan rencana strategis yang mampu mendongkrak PAD secara signifikan dan berkelanjutan.
Alwi berharap tidak ada lagi penjelasan yang bersifat repetitif tanpa adanya lonjakan angka pendapatan yang jelas.
“Jangan sampai narasi berulang-ulang, seharusnya kami ingin mendengar strategi agar PAD naik secara eksponensial year or year,” tambahnya.
Guna memastikan kinerja eksekutif tetap berada pada jalur yang benar, Alwi mengusulkan kepada pimpinan Komisi II agar agenda evaluasi dilakukan secara rutin setiap tiga bulan.
Langkah ini diambil untuk mengukur progres realisasi peningkatan PAD secara berkala.
“Saya sarankan ketua, setiap 3 bulan harus ada agenda ini. Pertemuan berikut, kita akan tanyakan,” tutur Alwi.
Di akhir penyamapaiannya dalam rapat, Alwi menekankan, pengelolaan PAD tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendirian.
Alwi mengingatkan pentingnya konsep KKN (Komunikasi, Kolaborasi, dan Networking) serta tujuan utama pembentukan Bapenda untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah.
“Kalau bermain “one-man show”, tidak bisa. Harus memiliki KKN (Komunikasi, Kolaborasi dan Networking). Badan Pendapatan harus jelas dibentuk untuk apa? Supaya kemandirian Fiskal itu ada. Mampu mengeksplorasi semua potensi yang ada,” pungkasnya.(Adv)
