HIMPUN.ID – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo menggelar rapat kerja pembahasan program bidang infrastruktur tahun 2026.
Rapat ini dilaksanakan dalam rangka menunjang pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 dan berfokus pada rencana kerja infrastruktur, mencakup sektor kesehatan, pendidikan, jalan dan saluran, serta pengolahan sampah.
Rapat yang digelar di Aula I pada Rabu, 5 November 2025 tersebut, menghasilkan temuan yang cukup mengejutkan. Anggota Komisi III, Totok Bachtiar, mengungkapkan bahwa anggaran khusus bidang infrastruktur untuk tahun 2026 dipastikan nol.
“Hasil rapat tadi kita dengar bersama bahwa pemerintah menyampaikan bahwa untuk tahun 2026 itu adalah nol anggaran khusus bidang infrastruktur, tidak ada anggaran karena akibat dari pemotongan transfer ke daerah (TKD) dari pusat,” jelas Totok Bachtiar, politisi dari Partai Golkar, usai rapat.
Meskipun menghadapi kondisi keuangan yang terbatas, Totok Bachtiar menekankan para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Gorontalo tidak boleh pasrah dan harus tetap bekerja keras.
“Seluruh pimpinan OPD harus bisa. Walaupun dengan kondisi tidak ada anggaran atau kurangnya anggaran, tentunya harus bisa berinovasi,” pinta Totok. Ia mendorong OPD untuk mencari celah dan solusi melalui koordinasi dengan pihak-pihak seperti Balai Sungai, Balai Jalan, Balai Sarana Wilayah, atau Kementerian terkait.
“Inilah yang kita harapkan kepada pimpinan-pimpinan OPD, untuk bisa ada kreativitas atau ada inovasi, untuk bisa mencarikan solusi atas persoalan,” tambahnya, sembari menegaskan bahwa kondisi pemotongan TKD ini dialami oleh semua daerah.
Totok juga meminta Kepala OPD untuk mengikuti pola kinerja Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, yang dinilainya mampu menggerakkan UMKM di tengah keterbatasan anggaran. “Jangan hanya Wali Kota berinovasi! Kami inginkan juga Kepala OPD mengikuti juga polanya Wali Kota,” tegasnya.
Di tengah isu defisit anggaran infrastruktur, Totok Bachtiar menyampaikan kabar gembira terkait penanganan masalah banjir di Kota Gorontalo.
“Alhamdulillah, juga dari pihak Balai Sungai sudah menyampaikan secara resmi kepada pihak pemerintah maupun DPRD, tahun depan itu ada anggaran kurang lebih sekitar Rp40 miliar untuk pekerjaan penanganan banjir,” ungkap Totok.
Anggaran tersebut akan dialokasikan untuk penanganan di dua lokasi utama:
-Sungai Bolango (Kota Barat dan Dungingi), dengan alokasi Rp20 miliar.
– Sungai Bone (Dumboraya dan Kota Timur), dengan alokasi Rp20 miliar.
Selain itu, Totok juga menyebut bahwa Balai Jalan akan merenovasi atau memperbaiki jalan di Agus Salim, dengan fokus pada pelebaran jalan dan penanganan pembuangan genangan air.
Menutup pernyataannya, Totok Bachtiar berharap bahwa di tengah efisiensi anggaran yang terjadi, solusi-solusi terbaik akan selalu ditemukan demi kesejahteraan masyarakat Kota Gorontalo.(Adv)
