HIMPUN.ID – Penundaan pembentukan panitia khusus (Pansus) permasalahan perkebunan kelapa sawit menimbulkan kekecewaan.
Hal itu dirasakan salah satunya Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim.
“Apa resistensi DPR membentuk pansus sawit. Apa yang disembunyikan oleh DPR. Yang begini kok ditunda-tunda?” kata Umar Karim, Selasa 11 Maret 2025.
Umar menegaskan bahwa usulan pembentukan pansus perkebunan kelapa sawit telah diajukan sejak Januari lalu, namun hingga kini belum terealisasi.
“Jangan ada menghambat diluar rapat-rapat resmi. Kemarin kita ditolak oleh badan musyawarah, kali ini ditolak lagi bukan di forum rapat,” ujarnya.
Ia pun mengkhawatirkan munculnya berbagai permasalahan di DPRD Provinsi Gorontalo jika hal-hal penting seperti ini tidak segera diselesaikan.
“Sudah cukup makan-minum, sudah cukup bimtek, sudah cukup gratifikasi. Kita juga punya kesabaran soal ini,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Ridwan Monoarfa, mengungkapkan bahwa penundaan pembentukan Pansus sawit terjadi karena adanya miskomunikasi.
“Tadinya secara formal harusnya begitu (dibahas dalam rapat – red). Hanya saja saya kira ada ‘slek’ sedikit. Seharusnya rapat tetap dibuka, terus disampaikan bahwa ini kita tunda sampai dengan minggu depan, tutup dan selesai,” kata Ridwan.
Ridwan menegaskan Pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo juga akan menyurat, kemudian memberikan arahan kepada fraksi-fraksi untuk mendalami urgensinya kasus sawit tersebut.
“Seminggu saya kira masih ada kesempatan. Saya juga akan loby lagi ini ke fraksi-fraksi, supaya minggu besok sudah tau dan bisa langsung kerja. Soal jadwal belum pasti, tapi minggu depan lah, antara 17-18 maret ini,” tandasnya. (Fadli)
