HIMPUN.ID – Fraksi Persatuan Indonesia (F-PI) DPRD Kabupaten Boalemo mendesak Pemerintah Daerah untuk menjadikan keadilan dan pemerataan wilayah sebagai fokus utama dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026. Desakan ini merupakan upaya meninjau ulang alokasi anggaran yang selama ini dinilai terlalu terpusat.
Penegasan ini disampaikan oleh juru bicara Fraksi, Muksin Abdul Manaf, dalam rapat paripurna di ruang sidang DPRD Boalemo, Selasa 11 November 2025.
Menurut F-PI, KUA-PPAS 2026 harus menjadi instrumen strategis untuk memajukan seluruh wilayah, bukan hanya merumuskan angka.
“Pembangunan Boalemo tahun 2026 harus menegaskan komitmen pemerataan antarwilayah, tidak hanya terfokus di pusat pemerintahan, tetapi menjangkau seluruh kecamatan dari Monanggu hingga Paguyaman,” ujar Muksin Abdul Manaf.
Selain pemerataan, F-PI juga menekankan perlunya tiga pilar strategis, yaitu:
- Penguatan Fiskal: Pemda didorong mengoptimalkan aset dan melakukan digitalisasi sistem pajak dan retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Anggaran Produktif: Belanja daerah harus difokuskan pada sektor produktif seperti pembangunan jalan dan jembatan penghubung yang membuka isolasi wilayah, irigasi pertanian, serta fasilitas dasar seperti air bersih, pendidikan, dan kesehatan.
3. Akuntabilitas: Fraksi menuntut tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Muksin menegaskan bahwa setiap anggaran daerah harus memiliki dampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya sekadar terserap dalam laporan administratif. Fraksi Persatuan Indonesia berharap pokok-pokok pikiran ini diakomodir secara serius sebagai catatan strategis dalam penetapan KUA-PPAS 2026.(Adv)
Reporter: Abd Wahit Isima
