HIMPUN.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo melalui Badan Anggaran (Banggar) menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Gorontalo Tahun Anggaran 2026, Rabu 8 Oktober 2025 di Aula I DPRD.
Pembahasan krusial ini terpaksa di-skorsing untuk merumuskan strategi mengatasi pemotongan dana Transfer Ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat.
Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa, menyoroti adanya pengurangan alokasi TKD yang cukup signifikan dalam Ranperda APBD 2026.
Menurutnya, pemotongan dana dari Pusat ini diperkirakan mencapai Rp 103 miliar hingga Rp127 miliar.
“Pembahasan menarik bahwa transferan pusat kita itu ada pengurangan kurang lebih 103 sampai 127 miliar. Maka sudah bisa dipastikan bahwa harus ada belanja-belanja yang diberikan kepada kita yang harus di-pending,” ujar Irwan.
Menghadapi kondisi tersebut, Irwan Hunawa menjelaskan, pembahasan harus dihentikan sementara atau di-skorsing untuk memungkinkan Pemerintah Kota Gorontalo dan DPRD menyesuaikan antara sektor pendapatan dan belanja. Skorsing dilakukan agar Pemerintah dapat menyusun strategi untuk menyeimbangkan keuangan daerah.
“Dalam sistem penyusunan APBD itu harus berimbang pendapatan dan belanja. Sehingga tadi kita skorsing masih di dalam pembahasan strategi pemerintah untuk mengatasi pemotongan itu. InsyaAllah nanti dilanjutkan,” kata Irwan.
Irwan menegaskan, di tengah pemotongan anggaran TKD, Pemerintah Kota Gorontalo dituntut untuk menyusun strategi pengelolaan keuangan yang matang. Pihaknya mewanti-wanti agar belanja yang wajib mengikat, seperti gaji, pembayaran listrik, serta kegiatan yang mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Wali Kota, tetap teranggarkan dan tidak terpotong.
Selain itu, Ketua DPRD juga meminta seluruh stakeholder Pemerintah Kota Gorontalo untuk mengefektifkan, mengatur, dan memaksimalkan anggaran yang terbatas demi menghindari munculnya piutang di akhir tahun anggaran.
“Kan gini, tidak mungkin pendapatan kita kecil, belanja kita besar. Yang ada kan minus menjadi Piutang. Dan tidak boleh pemerintah meninggalkan piutang di dalam tahun berjalan,” pinta Irwan.
“Maka bagaimana memang benar-benar pembelanjaan ke depan itu, pemerintah bisa mampu memaksimalkan anggaran yang kecil ini,” pungkasnya.*(Adv)
Reporter: Fadli Sukriani Melu
