HIMPUN.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo, Totok Bachtiar, menyoroti informasi dari Wali Kota Gorontalo terkait pembayaran aset tanah milik Pemerintah Kota Gorontalo yang digunakan oleh Bank Sulutgo (BSG).
Menurut Totok, nilai pembayaran yang hanya mencapai Rp 200 juta selama 30 tahun sangat tidak wajar dan merugikan daerah.
Pernyataan ini disampaikan Totok usai Rapat Paripurna di Aula I DPRD Kota Gorontalo, Senin 11 Agustus 2025.
“Kalau cuma Rp 200 juta selama 30 tahun, kita bagi berarti kurang lebih sekitar Rp 6,6 juta per tahun. Ini kan sangat ironis,” ujarnya.
Totok bahkan membandingkan pembayaran BSG dengan sewa lahan yang dilakukan oleh gerai retail seperti Indomaret dan Alfamart.
“Indomaret saja dengan Alfamart mengontrak lahan untuk mendirikan outlet itu sampai Rp 50 juta per tahun. Berarti kalau 10 tahun sudah Rp 500 juta. Ini 30 tahun hanya Rp 200 juta. Kan ini lucu, sangat ironis,” ungkap Totok dengan nada kecewa.
Totok menegaskan, aset tanah tersebut berada di pusat kota dan memiliki nilai jual yang tinggi. Oleh karena itu, pengelolaannya harusnya bisa memberikan dampak positif yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Melihat kondisi tersebut, Totok menyarankan agar Pemerintah Kota Gorontalo meninjau kembali kerja sama dengan Bank Sulutgo.
“Kami dari DPRD kota, khususnya Pansus RPJMD, meminta dan menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali terhadap kerja sama tersebut,” tambahnya.(Fadli Sukriani Melu)
