HIMPUN.ID – Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo menggelar rapat kerja bersama Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD 2025 dan membahas rencana kerja tahun anggaran 2026, Senin 19 Januari 2026.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, Moh. Ikbal Al Idrus ini, menyoroti kualitas pelayanan kesehatan di tingkat dasar.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV memaparkan sejumlah temuan hasil pengawasan lapangan terkait kondisi puskesmas di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo.
Temuan tersebut mencakup permasalahan sarana prasarana, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), hingga efektivitas program kesehatan yang dinilai belum maksimal dirasakan masyarakat.
Selain masalah teknis di lapangan, aspek manajerial organisasi perangkat daerah (OPD) turut menjadi perhatian serius.
Anggota Komisi IV, Gustam Ismail, meminta Pemerintah Provinsi Gorontalo agar dapat melakukan pelantikan pejabat eselon III dan IV dalam rangka perampungan struktur di Setiap OPD.
“Penting untuk segera menindaklanjuti pelantikan pejabat eselon III dan IV agar struktur organisasi OPD berjalan optimal. Hal ini sangat berpengaruh agar pelaksanaan program di sektor kesehatan lebih maksimal dan terarah,” tegas Gustam.
Akibat belum lengkapnya struktur pejabat teknis yang definitif, Komisi IV bersama mitra kerja sepakat untuk menunda sementara rapat pembahasan anggaran lebih lanjut.
Penundaan ini bertujuan agar proses evaluasi dan perencanaan anggaran tahun 2026 dapat dilakukan secara lebih komprehensif bersama pejabat teknis yang berwenang secara penuh.(Adv)
