Example floating
Example floating
DPRD Provinsi Gorontalo

Hadiri PKS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Bersama Ditjen PSDKP KKP, Thomas Mopili Nyatakan Dukungan Penuh

0
×

Hadiri PKS Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo Bersama Ditjen PSDKP KKP, Thomas Mopili Nyatakan Dukungan Penuh

Sebarkan artikel ini
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili saat menghadiri penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Gorontalo bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam penguatan sinergi pengawasan sektor kelautan dan perikanan di Kantor Ditjen PSDK, Rabu 22 Juli 2026 (Foto: Himpun.id/hms Deprov).

HIMPUN.IDKetua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo menghadiri penandatanganan kerja sama antara Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Gorontalo bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam menyepakati penguatan sinergi pengawasan sektor kelautan dan perikanan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Kantor Ditjen PSDK, Rabu 22 Juli 2026.

Agenda yang dihadiri jajaran pejabat utama Ditjen PSDKP KKP tersebut mendorong pembentukan peraturan daerah (perda) terkait sanksi administratif pelanggaran kelautan, sekaligus mengoptimalkan contact center darurat bagi masyarakat pesisir dan nelayan lokal.

Sekretaris Ditjen PSDKP KKP, Saiful Umam menjelaskan, penandatanganan PKS dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo menjadi landasan teknis untuk memperketat pengawasan wilayah perairan serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di daerah.

“Melalui kerja sama ini, Provinsi Gorontalo menjadi salah satu daerah prioritas dalam program peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengawasan melalui serangkaian pelatihan terpadu dari Ditjen PSDKP,” ujar Saiful.

Selain penguatan SDM, Ditjen PSDKP turut mendorong Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Gorontalo untuk merumuskan kerangka regulasi daerah yang mengatur sanksi administratif secara tegas terhadap setiap pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan.

Langkah ini diselaraskan dengan pengoperasian contact center darurat PSDKP yang dirancang untuk mempercepat respons aduan serta penanganan situasi kritis yang dihadapi nelayan di laut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M. Thomas Mopili menyatakan dukungan penuh terhadap implementasi PKS dan siap mengawal pembentukan regulasi pendukung di tingkat legislatif.

Pihaknya menilai kolaborasi strategis antara pemerintah pusat dan daerah sangat krusial untuk menjaga kelestarian ekosistem perairan, memberikan perlindungan hukum bagi nelayan lokal, serta memastikan pengelolaan sumber daya perikanan berjalan secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat Gorontalo.(Adv)

Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *