HIMPUN.ID – Seluruh fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Gorontalo secara resmi menyatakan menerima 3 (tiga) draf usulan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Usul Inisiatif Eksekutif untuk dilanjutkan ke tahap selanjutnya.
Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna Tingkat I yang berlangsung di Aula I, Senin 23 Februari 2026 dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Gorontalo, Irwan Hunawa.
Ketiga draf regulasi yang disetujui untuk ditindaklanjuti tersebut meliputi:
1. Ranperda tentang Rencana Pembangunan Industri Kota Gorontalo Tahun 2026-2046.
2. Ranperda tentang Penyelenggaraan Penerangan Jalan Umum Lingkungan.
3. Ranperda tentang Perubahan Ketiga atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah.
Penerimaan ini disampaikan oleh masing-masing juru bicara dari Fraksi Partai Golkar, NasDem, PPP, PAN, PDI Perjuangan, dan Demokrat.
Pasca penyampaian pandangan umum fraksi, Ketua DPRD Irwan Hunawa mengetuk palu sidang sebagai tanda persetujuan kolektif bahwa usulan tersebut untuk kemudian dibahas lebih mendalam melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan legislatif terhadap tiga usulan tersebut.
Adhan menekankan, regulasi ini merupakan fondasi penting bagi penataan kota, terutama dalam upaya transformasi Gorontalo menjadi kota industri yang terencana.
“Tiga draf Ranperda ini sangat penting. Kita ingin fokus menjadikan daerah ini sebagai daerah industri, dan tentu dalam pembahasannya nanti, anggota DPRD lebih memahami kondisi lapangan untuk masa depan kota,” ujar Adhan.
Terkait sektor industri, Adhan menyebutkan, pengembangan area harus dipacu dan diselaraskan dengan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).
Selain itu, Orang Nomor Satu di Kota Gorontalo itu juga menyoroti penerangan lampu jalan yang dianggap krusial untuk estetika dan keamanan kota.
“Penerangan itu sangat penting dalam penataan kota ke depan. Namun, kita juga harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah, karena setiap kebijakan memerlukan dukungan finansial yang tepat agar dapat terealisasi maksimal,” pungkasnya.(Adv)
